Nganjuk,PING - Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030. Acara ini berlangsung pada Selasa (18/3/2025) di Pendopo K.R.T Sosro Koesoemo.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, Ketua dan Wakil DPRD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Ketua TP PKK Nganjuk, Kepala Badan Pembangunan dan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Sekda Nganjuk, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Direktur RSD Nganjuk, Kepala Bappeda Bojonegoro, Kepala Bappeda Madiun, serta para kepala daerah, instansi vertikal, camat, BUMD dan BUMN, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai usulan prioritas yang paling banyak diajukan masyarakat, dengan total 2.174 usulan.

“Anggaran boleh dipangkas hingga 50 persen, tetapi tidak menjadi masalah selama tetap didedikasikan untuk masyarakat yang selama ini belum merasakan infrastruktur yang memadai,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk telah mencapai 1.168.611 jiwa. Dengan adanya bonus demografi pada periode 2023-2048, perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi pertumbuhan ini demi mewujudkan Indonesia Emas. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik (infrastruktur) tetapi juga nonfisik, seperti pendidikan karakter.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Nganjuk mencatat angka 4,93 persen pada tahun 2024. Sektor produksi mengalami pertumbuhan di seluruh bidang, dengan pertumbuhan tertinggi pada usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,25 persen. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan seterusnya diharapkan dapat mencapai 5,40 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 71,24 persen pada tahun 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,87 persen.

Kang Marhaen juga mengungkapkan beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk, antara lain:

• Rendahnya produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah dalam pengembangan ekonomi.
• Ketimpangan pendapatan masyarakat.
• Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal.
• Perlindungan sosial masyarakat serta masih tingginya angka kemiskinan.
• Akses kesempatan kerja yang masih terbatas.
• Masalah lingkungan seperti timbunan sampah.
• Akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang perlu ditingkatkan.
• Gangguan ketenteraman dan keamanan.
• Belum optimalnya pelestarian kebudayaan lokal.
• Transformasi digital yang masih perlu penguatan.
• Ketimpangan gender dalam berbagai sektor.

Maka pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjalin sinergi yang baik dalam mengurai permasalahan tersebut serta berkomitmen membangun Nganjuk yang lebih maju dan melesat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Nganjuk, Adam Muharto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD 2026 bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD serta rancangan awal RPJMD 2025-2030. Musyawarah ini diharapkan mampu menghasilkan masukan bagi penyusunan RKPD 2026, termasuk rancangan pagu indikatif serta saran dari masyarakat terkait isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya forum Musrenbang ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam menyusun kebijakan yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Nganjuk di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.